Pemerintah Pacu Infrastruktur Berbasis Syariah - Anti Isu

Breaking

Thursday, August 30, 2018

Pemerintah Pacu Infrastruktur Berbasis Syariah



Presiden Joko Widodo dalam masa pemerintahannya mengambil kebijakan untuk lebih fokus terhadap pembangunan inftastruktur terutama daerah yang tertinggal. Jokowi meyakini hal dengan infrastruktur pertumbuhan ekonomi akan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sisi menarik dari pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Jokowi saat ini yaitu semakin besarnya sumber keuangan berbasis syariah yang diterapkan pemerintah.

Pada tahun 2018 saja, pembiayaan sebagian infrastruktur jalan, jembatan, dan sumber daya air akan di danai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp. 12,78 triliun. Tentu ini merupakan bentuk komitmen Jokowi untuk mendorong syariah pada proyek infrastruktur.

Sumber dana infrastruktur berbasis syariah berpeluang semakin be­sar seiring upaya pemerintah membentuk Badan Pengelola Ke­uang­an Haji (BPKH) untuk menginvestasikan dana haji di bidang in­fra­struktur. Ada dua opsi yaitu investasi langsung atau melalui pem­bia­yaan surat utang berharga syariah atau sukuk.

Hingga akhir 2017, saldo dana haji dan dana abadi umat mencapai Rp99,3 triliun. Na­mun, hanya Rp36,7 triliun dana tersebut yang diinvestasikan di SBSN. Sisanya Rp62,6 triliun justru masih disimpan dalam deposito di perbankan syariah.

Solusi untuk meningkatkan pembiayaan syariah pada sektor in­fra­struktur yakni dengan membentuk lembaga baru yang fokus me­n­­angani pembiayaan infrastruktur. Tentunya dengan melibatkan ber­bagai pihak terkait, khususnya perbankan.

Selain itu, perlu dibuat regulasi yang jelas dan tegas agar per­bank­an syariah juga berfokus untuk membiayai infrastruktur. Pe­me­rin­tah ju­ga harus mengeluarkan kebijakan yang ramah terhadap produk-pro­duk syariah sehingga perbankan syariah mampu ber­saing dengan per­bankan konvensional dalam hal pembiayaan infrastruktur.

No comments:

Post a Comment

Pages