Potensi Surplus Beras Mencapai 2.85 Juta Ton di 2018 - Anti Isu

Breaking

Saturday, November 17, 2018

Potensi Surplus Beras Mencapai 2.85 Juta Ton di 2018

Potensi Surplus Beras Mencapai 2.85 Juta Ton di 2018
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya potensi surplus beras mencapai sekitar 2,85 juta ton di 2018. Dengan kondisi tersebut pemerintah yakin kondisi stok tercukupi dan inflasi terkendali.

Menanggapi hal itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan bahwa kondisi harga beras masih belum bisa dikendalikan dengan baik. Terutama pasca polemik data beras yang tidak singkron antar lembaga pada pertengahan tahun lalu.

" Harga beras pada akhir tahun dan awal tahun selalu meningkat. Ini kenapa kemarin pemerintah pusing dan akhir tahun nanti juga akan ada tren kenaikan. Kita bisa berlega hati ketika kemarin bulan Oktober BPS merilis potensi surplus 2,85 juta ton," katanya di Jakarta (15/11).

Namun hal itu belum lah cukup. Sebab untuk mengantisipasi jangan sampai pasokan beras berkurang dan ujung-ujungnya pemerintah harus impor beras.

Menurut Rusli, pemerintah harus fokus memantau perkembangan dan mempersiapkan segala kemungkinan. Termasuk kemungkinan buruk jika potensi surplus beras yang digaungkan BPS tidak tercapai.

Rusli menyarankan pemerintah harus menugaskan bulog untuk menyerap beras dari beberapa Provinsi yang memasuki masa panen guna untuk mengamankan pasokan. Selain itu, harus memastikan data beras dari setiap provinsi bisa terdata dengan baik.

Sehingga, bisa menjadi evaluasi pemerintah dimana kurangnya produksi beras sehingga harus impor.

" Pemerintah memastikan produksi tercapai mulai  saat iut pemerintah bisa memantau lalu memastikan stok bulog cukup. Ketika menyerap beras dari masyarakat bagaimana dengan impor dan menyusun neraca beras yang update dan dinamis," katanya.

Disisi lain, pihaknya berharap tidak ada lagi bersiliweran polemik data beras yang saling sikut antara lembaga pemerintah. Harus ada satu kesatuan data beras nasional yang dipakai sebagai rujukan bersama termasuk oleh 34 Provinsi di Indonesia.

No comments:

Post a Comment

Pages